Bandung — Komitmen memperkuat kolaborasi antar-lembaga negara kembali ditegaskan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kodam III/Siliwangi dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih, S.E., bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Dr. Hermon Dekristo, S.H., M.H., bertempat di Aula Lantai 8 Kantor Kejati Jawa Barat, Jalan L.L.R.E. Martadinata, Kota Bandung, Kamis (18/12/2025).
Kesepakatan ini menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya secara terpadu serta penguatan profesionalisme aparatur, khususnya dalam bidang penegakan hukum dan pengamanan wilayah di Provinsi Jawa Barat.
Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam mempererat hubungan kelembagaan antara TNI dan Kejaksaan, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing institusi, baik dalam aspek hukum maupun stabilitas keamanan wilayah teritorial Kodam III/Siliwangi.
Dihadiri Pejabat TNI dan Kejaksaan
Acara penandatanganan PKS turut dihadiri oleh jajaran pejabat utama dari kedua institusi. Dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat hadir Wakajati Jabar beserta para pejabat struktural, sementara dari Kodam III/Siliwangi tampak Irdam III/Slw, Kapoksahli Pangdam, para Asisten Kasdam, Danpomdam, Kakumdam, Kapendam III/Slw, serta para Dandim dan Kasi Intel dari Korem 061/Suryakancana, Korem 062/Tarumanegara, dan Korem 063/Sunan Gunung Jati. Hadir pula para Kepala Kejaksaan Negeri dari seluruh wilayah Jawa Barat.
Kejati Jabar: Sinergi untuk Kepentingan Negara
Dalam sambutannya, Kajati Jawa Barat menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk konkret sinergitas antar-organisasi negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendorong tercapainya tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
Menurutnya, koordinasi yang solid antara Kejaksaan dan TNI akan memperkuat upaya perlindungan terhadap masyarakat, meningkatkan kualitas penegakan hukum, serta mendukung terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
PKS ini juga merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia yang mengatur kerja sama pemanfaatan sumber daya dan peningkatan profesionalisme di bidang hukum dan pengamanan.
Pangdam: Kerja Sama Harus Nyata di Lapangan
Sementara itu, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih menegaskan bahwa penandatanganan PKS ini memiliki nilai strategis dalam memperkuat sinergi antar-lembaga negara, khususnya dalam mendukung tugas-tugas penegakan hukum di wilayah Jawa Barat.
Ia berharap, kesepakatan tersebut tidak berhenti pada aspek administratif semata, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam bentuk kerja nyata di lapangan.
“Ia menyatakan harapannya agar sinergi ini mampu menciptakan pola koordinasi yang lebih kokoh, kelancaran komunikasi, serta kemitraan yang produktif bagi Kodam III/Siliwangi maupun Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Pangdam juga menyampaikan harapannya agar kerja sama ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan profesionalisme aparatur, penguatan penegakan hukum, serta terwujudnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Jawa Barat.
“Semua itu demi kepentingan bangsa dan negara,” pungkasnya.
Komentar