FWPJABAR.COM, KAB. BANDUNG – Langkah taktis langsung diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengantisipasi sekaligus menanggulangi dampak musim kemarau di wilayahnya. Melalui rapat koordinasi dan evaluasi kinerja daerah yang dipimpin langsung oleh Bupati Bandung, Dadang Supriatna (KDS), Senin (20/7/2026) di Gedung Moh. Toha, Soreang, Pemkab Bandung menegaskan pentingnya kesiapsiagaan penuh dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), BUMD, hingga aparatur tingkat kecamatan guna merespons kelangkaan air bersih dan ancaman krisis pangan warga secara cepat.
Isu penanggulangan kekeringan dan pemenuhan hajat hidup mendasar menjadi agenda krusial dalam pembahasan tersebut. Pihak pemkab telah menyusun rangkaian skema darurat, mulai dari memaksimalkan fungsi pompa air, merehabilitasi jaringan pipa yang rusak, hingga mendistribusikan pasokan air bersih secara langsung ke titik-titik pemukiman warga yang terdampak.
Sistem Hotline dan Transparansi Digital untuk Solusi Cepat
Guna menjamin proses penanganan berjalan efisien dan transparan, Bupati KDS menginstruksikan optimalisasi saluran pengaduan (hotline) masyarakat yang terintegrasi langsung dengan grup koordinasi lintas instansi. Dengan pola ini, setiap keluhan publik mengenai kerusakan pipa atau krisis air bersih dapat langsung direspons oleh dinas teknis terkait bersama Perumda Air Minum Tirta Raharja.
“Akan saya teruskan langsung ke grup koordinasi. Melalui wadah tersebut, solusi bisa segera dirumuskan bersama, baik untuk menentukan titik pemasangan pipa baru maupun pengiriman pompa air ke lokasi yang membutuhkan,” jelas KDS.
Di samping itu, Bupati juga meminta jajaran manajemen Perumda Air Minum Tirta Raharja untuk lebih interaktif membagikan progres penanganan di lapangan melalui platform digital. Keterbukaan informasi ini dinilai penting untuk memupuk kepercayaan publik sekaligus memperlihatkan responsivitas jajaran pemerintah daerah.
“Pihak PDAM silakan memproduksi dokumentasi video. Ketika saya mengunggah laporan warga di Instagram mengenai saluran air yang terputus, Dirut harus segera mengecek dan memberikan laporan hasil penanganan sebelum dan sesudahnya (before-after),” tambah Bupati Bandung.
Efisiensi Anggaran dan Pemetaan Pajak Sektor Pariwisata
Di luar isu lingkungan, agenda rapat juga menyoroti strategi penyelarasan anggaran daerah agar program-program prorakyat tetap berjalan lancar. Di tengah situasi defisit anggaran dan penurunan Dana Transfer Keuangan Daerah (TKD), Pemkab Bandung tengah melakukan penyisiran anggaran secara ketat. Namun, KDS menggaransi bahwa alokasi untuk pelayanan publik primer tidak akan dipangkas.
“Proses pemetaan (mapping) berjalan hari ini dan besok guna memangkas program yang kurang memberikan manfaat ekononmi demi efisiensi, lalu akan kami finalisasi pada hari Rabu,” ungkapnya.
Dalam upaya mendongkrak dan menstabilkan pendapatan daerah, Pemkab Bandung juga mempererat kemitraan strategis bersama Kejaksaan Tinggi Jawa Barat serta Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, khususnya para pelaku usaha di sektor industri pariwisata.
Mengakhiri arahannya, KDS menitipkan pesan penting terkait urgensi peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta penguatan literasi digital di lingkungan pemerintahan. BKPSDM diinstruksikan untuk segera menyusun formula pelatihan mutakhir agar para ASN Kabupaten Bandung dapat tampil lebih adaptif, menguasai teknologi digital, dan mampu menghadirkan standar pelayanan publik yang prima.
“Akselerasi mutu SDM aparatur yang profesional sekaligus melek teknologi digital adalah hal mutlak yang wajib diwujudkan sekarang,” pungkas KDS.***
Komentar