FWPJABAR.COM, KAB. BANDUNG – Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan peran strategis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak hanya sebatas menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan desa, tetapi juga menjadi penggerak keberhasilan berbagai program prioritas pemerintah yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Dadang Supriatna saat meresmikan sekaligus mengambil sumpah jabatan 911 anggota BPD terpilih dari 117 desa di 16 kecamatan dalam acara Peresmian dan Pengucapan Sumpah/Janji Anggota BPD Terpilih se-Kabupaten Bandung Tahun 2026 yang berlangsung di Dome Bale Rame, Soreang, Kamis (30/7/2026).
Dalam arahannya, Bupati yang akrab disapa Kang DS itu menitipkan tiga fokus utama kepada seluruh anggota BPD yang baru dilantik. Ketiga agenda tersebut meliputi penguatan ketahanan pangan desa, pengawalan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), serta dukungan penuh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, keberadaan BPD harus mampu menghadirkan solusi bagi masyarakat melalui pengawalan kebijakan desa yang tepat sasaran.
Salah satu perhatian utama yang disampaikan Kang DS adalah pentingnya setiap desa memiliki cadangan pangan sebagai langkah antisipasi menghadapi kondisi darurat. Ia meminta anggota BPD memastikan kebijakan tersebut masuk dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
“Setiap desa harus memiliki cadangan beras sedikitnya satu ton setiap tahun. Ketahanan pangan harus menjadi perhatian bersama. Saya tidak ingin ada warga Kabupaten Bandung yang mengalami kelaparan,” tegasnya.
Selain sektor pangan, Kang DS juga meminta BPD mengawal pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Rutilahu agar benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.
Ia mengungkapkan, Kabupaten Bandung berpeluang memperoleh hampir 4.000 unit bantuan Rutilahu hasil perjuangan aspirasi di tingkat DPR RI. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.680 unit akan disalurkan melalui pemerintah desa.
Karena itu, ia meminta seluruh anggota BPD aktif melakukan pengawasan agar proses pendataan hingga penyaluran bantuan berlangsung transparan dan tepat sasaran.
Program prioritas lainnya yang menjadi perhatian adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu agenda nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kang DS menilai keberhasilan program tersebut akan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, pemenuhan gizi anak sejak usia dini merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas generasi penerus bangsa.
Dalam kesempatan tersebut, Kang DS juga mengingatkan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara BPD dan pemerintah desa. Ia menegaskan kedua lembaga memiliki fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.
BPD, lanjutnya, memiliki tugas menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas peraturan desa bersama kepala desa, serta melakukan fungsi pengawasan. Sementara kepala desa bertanggung jawab menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya.
Selain memperkuat sinergi, anggota BPD juga didorong terus meningkatkan kapasitas diri, baik dalam memahami regulasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan yang akuntabel, maupun pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik.
Kang DS turut mengajak seluruh BPD mendukung pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai salah satu program strategis pemerintah pusat yang diharapkan mampu memperkuat ekonomi masyarakat hingga ke tingkat desa.
Pada kesempatan yang sama, ia menyampaikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung kini telah mencapai angka 75,58. Menurutnya, capaian tersebut harus terus ditingkatkan melalui pembangunan yang berfokus pada sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia optimistis, apabila pembangunan desa berjalan optimal dan seluruh elemen pemerintahan mampu bekerja sama, maka kemajuan Kabupaten Bandung akan semakin cepat terwujud.
Pelantikan 911 anggota BPD tersebut juga menjadi catatan sejarah baru di Kabupaten Bandung. Untuk pertama kalinya proses peresmian dan pengambilan sumpah anggota BPD dilaksanakan langsung oleh Bupati Bandung. Para anggota yang dilantik merupakan bagian dari proses pengisian keanggotaan BPD di 270 desa yang akan berlangsung secara bertahap hingga September 2026.***
Komentar