Kota Bandung – Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah Jawa Barat menyatakan sikap tegas menyikapi kondisi Indonesia, khususnya Jawa Barat, yang belakangan diramaikan aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang berujung ricuh.
Ketua APTISI Jabar, Prof. Eddy Soeryanto Soegoto, menegaskan dukungan penuh terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor sebagai salah satu tuntutan utama para pendemo.
“Kami sepakat dengan tuntutan mahasiswa agar RUU Perampasan Aset Koruptor disahkan. Aset para koruptor harus dirampas dan dikembalikan kepada negara untuk kemakmuran rakyat. Kita tidak ingin harta bangsa dikuasai segelintir oknum, sementara rakyat melarat,” tegas Prof. Eddy, saat jumpa media, di Sekretariat APTISI Jabar, di Jalan Cimincrang No 4, Kota Bandung, Selasa (2/9/2025).
APTISI Jabar mewakili seluruh perguruan tinggi swasta di Jawa Barat, merespons situasi terkini dengan merilis 10 pernyataan sikap resmi. Organisasi perguruan tinggi swasta ini mendukung aksi mahasiswa yang konstruktif demi keadilan sosial, namun menegaskan agar aspirasi disampaikan dalam koridor hukum.
“Kami meminta aparat keamanan bersikap persuasif, tidak agresif, dan menahan diri agar situasi tetap kondusif. Tindakan mendatangi kampus untuk menekan mahasiswa tidak dapat dibenarkan,” ujar Prof. Eddy.
Selain mendukung RUU Perampasan Aset Koruptor, APTISI Jabar juga mengkritik kebijakan pemerintah dan DPR yang dinilai tidak peka terhadap kesulitan rakyat, seperti rencana kenaikan tunjangan DPR di tengah kondisi ekonomi sulit. Mereka menyerukan pembentukan forum dialog nasional yang melibatkan pemerintah, DPR, akademisi, tokoh masyarakat, dan mahasiswa untuk mencari solusi atas persoalan bangsa.
APTISI Jabar turut meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dalang kerusuhan, termasuk pembakaran dan penjarahan, secara transparan.
Mereka juga mendesak pembatalan kenaikan tunjangan DPR serta moratorium perjalanan dinas luar negeri sebagai wujud empati kepada rakyat.
“Kami ingin situasi kembali normal agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa ketakutan. Ekonomi harus bergerak, jangan sampai terhenti karena keresahan,” tambah Prof. Eddy.
Sebagai penutup, APTISI Jabar menyampaikan duka cita mendalam atas korban jiwa dari masyarakat, mahasiswa, dan aparat keamanan dalam aksi demonstrasi. Mereka berharap kejadian serupa tidak terulang dan mendoakan para korban diterima amal ibadahnya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
Dengan 10 poin sikap ini, APTISI Jabar menegaskan komitmennya mendukung perjuangan keadilan, stabilitas nasional, dan persatuan bangsa, sembari mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai langkah konkret melawan korupsi.
10 Pernyataan Sikap APTISI Jabar
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wakil rakyat harus menunjukkan empati kepada masyarakat, serta tidak membuat kebijakan yang bertentangan dengan kondisi rakyat yang sedang menghadapi kesulitan.
- Pemerintah perlu memahami kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit, dengan tidak menaikkan pajak maupun pungutan lain yang justru akan semakin membebani rakyat dan aparatur negara.
- Meminta seluruh Pimpinan Perguruan Tinggi di Jawa Barat untuk mendukung mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi dengan baik, konstruktif, dan bertanggung jawab, tanpa melanggar hukum maupun norma, serta segera menciptakan suasana kondusif di lingkungan kampus masing-masing dan masyarakat sekitar.
- Aparat keamanan diharapkan bersikap persuasif, tidak represif maupun agresif, serta mampu menahan diri dalam menghadapi penyampaian aspirasi masyarakat, agar suasana tetap kondusif.
- Aparat penegak hukum diminta untuk mengusut tuntas dan secara transparan mengungkapkan kepada publik dalang di balik kerusuhan, pembakaran, penjarahan kantor pemerintah, rumah pribadi, tempat usaha, serta sarana publik lainnya, sehingga ada kepastian hukum dan keadilan, sesuai dengan asas Law Enforcement.
- Mendukung langkah pemerintah bersama DPR, MPR, pemuka agama, dan pimpinan partai politik untuk membuka dialog langsung dengan masyarakat, membatalkan rencana kenaikan tunjangan DPR dan tunjangan perumahan, serta melakukan moratorium perjalanan dinas DPR ke luar negeri, sebagai wujud empati dan tanggung jawab bersama guna menjaga ketenangan publik.
- APTISI Jawa Barat meminta pemerintah untuk mendukung dan memenuhi 10 Poin Deklarasi Bandung hasil Munas APTISI 2025, sebagai upaya konkret Perguruan Tinggi dalam mendukung pembangunan bangsa.
- Mendorong terbentuknya forum dialog nasional yang melibatkan pemerintah, DPR, aparat, kalangan akademisi, para pakar, tokoh masyarakat, dan mahasiswa guna mencari solusi bersama atas persoalan bangsa dan mencegah terjadinya konflik berlarut.
- Menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional, persatuan, dan kesatuan, agar unjuk rasa tidak ditunggangi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin memecah belah Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia.
- APTISI Jawa Barat menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas jatuhnya korban jiwa dari masyarakat, mahasiswa, dan aparat penegak hukum, serta berharap kejadian ini tidak terulang kembali. Kami mendoakan para korban yang telah gugur, diterima semua amal ibadahnya oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. (FWP)***
Komentar