Kota Bandung, – Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan sehat bagi anak serta remaja. Upaya ini dilakukan melalui penguatan sinergi lintas sektor, mulai dari penyelenggara sistem elektronik (PSE), orang tua, tenaga pendidik, hingga masyarakat luas.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kampanye nasional bertajuk #SalingJagaTunasBangsa yang digelar Komdigi. Kampanye ini menyoroti posisi remaja masa kini yang tidak hanya berperan sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai motor penggerak inovasi dan masa depan Indonesia di era digital.
Dalam konteks itu, peran keluarga dinilai menjadi fondasi utama. Orang tua didorong untuk tidak sekadar mendampingi, tetapi juga aktif memastikan aktivitas digital anak berjalan secara aman, sehat, dan bertanggung jawab.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk mengambil peran nyata dalam mendukung penerapan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital atau PP Tunas. Menurutnya, implementasi regulasi tersebut harus berjalan hingga ke tingkat daerah agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kami mengapresiasi Komdigi yang menghadirkan program edukasi ini langsung di Kota Bandung. Pemerintah daerah siap terlibat aktif demi mewujudkan ruang digital yang aman sebagai bagian dari agenda nasional,” ujar Farhan saat kegiatan di Hotel Mercure, Jumat (19/12/2025).
Senada, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menekankan pentingnya kerja sama kolektif lintas pihak dalam melindungi remaja dari berbagai risiko dunia maya. Ia menilai tingginya rasa ingin tahu remaja harus diarahkan secara bijak agar ruang digital menjadi sarana tumbuh kembang yang positif.
“Teknologi berkembang sangat cepat. Orang tua dan pendidik perlu ikut beradaptasi agar mampu membimbing remaja memahami peluang sekaligus risiko di ruang digital,” ungkap Nezar.
Sebagai payung hukum, PP Tunas Tahun 2025 menjadi landasan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari dampak negatif dunia digital. Regulasi ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar implementasinya berjalan efektif dan merata.
“PP Tunas adalah tanggung jawab bersama. Dengan kolaborasi yang kuat, kita bisa membentuk generasi Indonesia yang cerdas secara digital, tangguh, dan terlindungi,” tambahnya.
Dari sisi industri, Head of Public Policy and Government Relations TikTok Indonesia, Hilmi Adrianto, menyatakan bahwa keamanan pengguna, khususnya remaja, menjadi prioritas utama. Pihaknya terus mengembangkan fitur pengamanan, memperkuat edukasi literasi digital, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan.
“Kami mendukung penuh sinergi Komdigi melalui #SalingJagaTunasBangsa untuk membangun ekosistem digital yang aman dan positif bagi generasi emas Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, inisiatif kolaboratif juga melibatkan Lampu.id yang menggandeng 22 komunitas di Jawa Barat sebagai mitra penggerak untuk memperluas sosialisasi dan pemahaman mengenai PP Tunas. Founder Lampu.id, Melissa Wijaya, menilai bahwa dunia digital adalah realitas yang tidak terpisahkan dari kehidupan remaja.
“Orang tua perlu ikut masuk dan memahami dunia digital anak, bukan tertinggal. Dengan begitu, peran kita bukan hanya mengawasi, tetapi juga membimbing penggunaan teknologi secara sehat dan bertanggung jawab,” pungkasnya.
Komentar