Bandung, 23 Desember 2025 — Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 30 November 2025 menunjukkan fondasi ekonomi nasional yang tetap terjaga kuat dan berkelanjutan. Di tengah dinamika global dan penyesuaian kebijakan fiskal, APBN terus memainkan peran strategis sebagai instrumen utama stabilisasi ekonomi sekaligus penggerak program prioritas pemerintah, khususnya di wilayah Jawa Barat.
Pendapatan Negara Terus Tumbuh Positif
Realisasi pendapatan negara hingga akhir November 2025 tercatat mencapai Rp126,90 triliun atau 82,39 persen dari target Rp154,02 triliun. Capaian ini tumbuh 5,34 persen secara tahunan (year on year/yoy), didukung oleh kinerja penerimaan perpajakan yang meningkat 5,06 persen serta Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tumbuh signifikan 10,21 persen (yoy).
Penerimaan pajak dalam negeri tercatat sebesar Rp93,58 triliun atau 79,38 persen dari target, terutama ditopang oleh Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas dan pajak lainnya. Sementara itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM masih mengalami kontraksi tipis, seiring dinamika konsumsi dan aktivitas usaha.
Kepabeanan dan Cukai Tetap Terkelola
Di sektor kepabeanan dan cukai, realisasi penerimaan mencapai Rp26,00 triliun atau 84,96 persen dari target. Kontraksi pada penerimaan Bea Masuk dipengaruhi oleh penurunan impor, khususnya beras dan sektor otomotif. Namun demikian, kinerja cukai tetap tumbuh 3,11 persen, terutama dari sektor hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol.
Sementara itu, realisasi PNBP mencapai Rp7,33 triliun atau 132,34 persen dari target, mencerminkan optimalisasi pengelolaan sumber daya dan layanan pemerintah.
Belanja Negara Difokuskan ke Program Pro-Masyarakat
Hingga 30 November 2025, belanja negara di Jawa Barat terealisasi Rp107,92 triliun atau 88,69 persen dari pagu. Secara tahunan, belanja mengalami perlambatan akibat kebijakan efisiensi, terutama pada belanja Kementerian/Lembaga.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat, Fahma Sari Fatma, S.E., Ak., M.SE., menjelaskan bahwa dinamika APBN 2025 dipengaruhi oleh berbagai kebijakan strategis pemerintah pusat.
“APBN tahun 2025 di regional Jawa Barat mengalami dinamika yang cukup besar. Kebijakan diambil dengan mempertimbangkan dampak ekonomi global, pengaruh eksternal, serta fokus pembangunan nasional, termasuk alokasi ke daerah dan kementerian/lembaga,” ujar Fahma.
Ia menegaskan, langkah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah di awal tahun justru diarahkan untuk memperkuat program yang langsung menyentuh masyarakat.
“Efisiensi dilakukan dengan mengalihkan anggaran ke program-program yang benar-benar pro-masyarakat. Saat ini kita bisa melihat langsung dampaknya melalui Program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah, hingga bantuan perumahan,” katanya.
Program Prioritas Beri Dampak Nyata
Berbagai program prioritas APBN telah memberikan manfaat konkret bagi masyarakat Jawa Barat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjangkau 10,74 juta penerima manfaat di 27 kabupaten/kota. Program FLPP merealisasikan pembiayaan 52.787 unit rumah senilai Rp6,61 triliun.
Di sektor pendidikan, Program Sekolah Rakyat, revitalisasi 1.574 sekolah, pembangunan Unit Sekolah Baru, serta pelaksanaan Program SMA Unggul Garuda menjadi bagian dari upaya penguatan sumber daya manusia.
“Sekarang kami tidak hanya bicara soal persentase realisasi anggaran, tetapi juga dampak nyata. Berapa siswa menerima MBG, berapa rumah dibangun, dan berapa sekolah direvitalisasi. Ini yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tambah Fahma.
APBN Responsif Hadapi Bencana dan Tantangan Global
Selain fokus pembangunan, APBN juga diarahkan untuk merespons kebutuhan mendesak, termasuk penanganan bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
“Bencana yang terjadi di beberapa daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memerlukan dukungan pendanaan yang besar. APBN hadir untuk memastikan negara memberikan perlindungan dan bantuan kepada saudara-saudara kita yang terdampak,” jelas Fahma.
Surplus Regional dan Stabilitas Makroekonomi Terjaga
Hingga November 2025, APBN regional Jawa Barat mencatatkan surplus Rp18,98 triliun. Dari sisi makroekonomi, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan III 2025 tercatat 5,20 persen (yoy), dengan inflasi terkendali di level 2,54 persen.
Neraca perdagangan juga mencatatkan surplus USD 2,40 miliar, disertai peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN), mencerminkan perbaikan kesejahteraan masyarakat.
APBN Tetap Sehat dan Adaptif
Di tengah fluktuasi ekonomi global dan ketidakpastian pasar internasional, APBN dinilai tetap manageable, sehat, dan adaptif. Optimalisasi penerimaan dan percepatan belanja diarahkan untuk menjaga ruang fiskal yang kuat, memastikan program prioritas berjalan efektif, serta memperkuat perlindungan sosial dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Jawa Barat.
Komentar