FWPJABAR.COM, Jakarta, – Amerika Serikat dilaporkan melancarkan serangan militer ke ibu kota Venezuela, Caracas, pada Sabtu, 3 Januari. Media internasional menyebutkan Presiden AS Donald Trump mengklaim pasukannya telah menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro beserta istrinya. Menyusul kabar tersebut, pemerintah Venezuela menetapkan status darurat nasional.
Sejumlah negara langsung merespons serangan unilateral itu. Presiden Kolombia Gustavo Petro menyerukan pertemuan darurat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menegaskan kembali prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara, larangan penggunaan kekerasan, serta penyelesaian sengketa secara damai. Rusia dan Iran, yang dikenal sebagai sekutu Venezuela, turut mengecam keras tindakan militer AS tersebut.
Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansjah Djumala, menilai invasi Amerika Serikat ke Venezuela tidak dapat dibenarkan menurut hukum internasional maupun Piagam PBB.
“Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB secara tegas melarang ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial dan kemerdekaan politik negara lain,” ujar Djumala dalam keterangan tertulis.
Menurutnya, tindakan militer AS yang dilakukan secara sepihak tanpa mandat PBB, termasuk penangkapan Presiden Venezuela untuk dibawa dan diadili di Amerika Serikat merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap tatanan hukum internasional. Djumala menilai wajar jika negara-negara seperti Rusia, Cina, dan Iran mengecam keras invasi tersebut. Ia juga memperkirakan semakin banyak negara akan menyatakan sikap, seiring rencana digelarnya sidang darurat Dewan Keamanan PBB.
Djumala, yang pernah menjabat Duta Besar RI untuk Austria dan Wakil Tetap RI untuk PBB di Wina, menegaskan bahwa unilateralisme semacam ini berbahaya bagi stabilitas hubungan internasional.
“Invasi AS ke Venezuela menciptakan preseden berbahaya bahwa kekuatan militer dapat digunakan secara sepihak tanpa mandat PBB,” katanya.
Ia memperingatkan preseden tersebut berpotensi direplikasi di kawasan lain. Dalam dunia yang kian terfragmentasi oleh rivalitas kekuatan besar, tindakan unilateral di Amerika Latin bisa menjadi pembenaran bagi konflik di wilayah lain.
“Rusia dapat menggunakannya sebagai justifikasi atas pendudukan Ukraina, Arab Saudi untuk intervensi di Yaman, atau Cina untuk memperkuat klaim koersif terhadap Taiwan,” ujarnya.
Karena itu, Djumala menekankan pentingnya peran Indonesia bersama komunitas internasional untuk terus menggaungkan pendekatan metadiplomasi atau diplomasi berbasis nilai.
“Indonesia memiliki pusaka metadiplomasi yang berakar pada nilai kemanusiaan, dialog, keadilan, dan kerja sama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila,” pungkas Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri ini.
Komentar