FWPJABAR.COM, Jakarta — Keputusan Amerika Serikat menarik diri dari puluhan organisasi internasional dinilai berpotensi mengubah peta kekuatan global. Dalam jangka panjang, langkah tersebut dipandang dapat memperbesar pengaruh Cina di berbagai forum multilateral, meskipun pergeseran kepemimpinan dunia tidak terjadi secara cepat.
Pandangan itu disampaikan Anggota Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansjah Djumala, menanggapi kebijakan Washington yang keluar dari 66 organisasi internasional. Jumlah tersebut mencakup 31 lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta 35 organisasi internasional non-PBB, sebagaimana disampaikan dalam keterangan tertulis pada 11 Januari.
“Dalam perspektif jangka panjang, kebijakan ini cenderung memberikan keuntungan strategis bagi Cina di berbagai forum multilateral,” ujar Darmansjah, yang pernah mengemban tugas sebagai Duta Besar Indonesia untuk Austria dan PBB.
Ia menjelaskan, organisasi internasional yang ditinggalkan Amerika Serikat mencakup lembaga-lembaga penting yang menangani isu perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, ketenagakerjaan, hingga migrasi. Pemerintah AS menilai lembaga-lembaga tersebut tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasionalnya serta dipengaruhi oleh negara-negara yang memiliki agenda berlawanan dengan kebijakan Washington.
Selain itu, Amerika Serikat juga menyoroti persoalan tata kelola kelembagaan. Sejumlah organisasi internasional dianggap tidak efisien, memiliki manajemen yang lemah, menyerap anggaran besar, serta menjalankan mandat yang terlalu luas sehingga dinilai tidak lagi relevan bagi kepentingan nasional AS.
Menurut Darmansjah, kebijakan tersebut mencerminkan pergeseran besar arah politik luar negeri Amerika Serikat yang kini semakin menekankan pendekatan unilateral dan nasionalisme ekonomi. Dalam kerangka itu, organisasi internasional—terutama yang bergerak di bidang hak asasi manusia, lingkungan hidup, kesehatan global, dan tata kelola internasional—dipandang membatasi fleksibilitas kebijakan domestik maupun bilateral Washington.
“Multilateralisme yang selama ini bergantung pada kepemimpinan negara-negara besar sedang menghadapi krisis kepercayaan,” katanya. Ia menilai, kekosongan peran Amerika Serikat tidak otomatis dapat diisi oleh negara lain, sehingga berpotensi melemahkan dorongan politik, dukungan pendanaan, dan efektivitas implementasi program di banyak lembaga internasional.
Darmansjah menambahkan, negara-negara berkembang berisiko menjadi pihak yang paling terdampak. Selama ini, mereka mengandalkan organisasi internasional untuk memperoleh bantuan teknis, pendanaan pembangunan, alih pengetahuan, serta perlindungan normatif di sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, penanganan pengungsi, dan perubahan iklim.
Namun di sisi lain, situasi tersebut membuka peluang strategis bagi Cina. Absennya Amerika Serikat di sejumlah forum internasional membuat Beijing semakin dipandang sebagai mitra utama, khususnya dalam pembiayaan pembangunan dan infrastruktur bagi negara-negara Global South.
“Dalam banyak forum internasional, dukungan Cina kerap dipersepsikan lebih pragmatis dan minim prasyarat politik. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi mengukuhkan Cina sebagai aktor sentral dalam pembentukan konsensus pembangunan global,” pungkasnya.
Komentar