FWPJABAR.COM, Jakarta, – Guru Besar Ilmu Ekonomi Politik Universitas Nasional, Prof. Yuddy Chrisnandi, menilai kesuksesan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kesatuan arah kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Menurutnya, gubernur memiliki peran strategis sebagai penghubung utama yang memastikan agenda nasional dijalankan secara konsisten di daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Yuddy pada Senin, 5 Januari 2026. Ia menekankan bahwa tanpa keselarasan kebijakan, berbagai program prioritas nasional berisiko berjalan tidak optimal di tingkat daerah.
Peran Strategis Gubernur dalam Sistem Pemerintahan
Prof. Yuddy menjelaskan bahwa provinsi memiliki fungsi koordinatif yang membedakannya dari kabupaten dan kota. Dalam struktur pemerintahan, gubernur tidak hanya bertugas memimpin daerah, tetapi juga menjalankan mandat negara untuk mengoordinasikan kebijakan lintas wilayah.
“Gubernur berfungsi sebagai penghubung kebijakan nasional di daerah. Jika arah kebijakan pusat dan provinsi tidak sejalan, maka pelaksanaan pembangunan akan menghadapi banyak hambatan,” ujarnya.
Ia menilai, posisi tersebut menuntut kemampuan kepemimpinan yang kuat, kecakapan mengelola birokrasi, serta kesamaan visi dengan Presiden agar roda pemerintahan berjalan efektif.
Keselarasan Pusat dan Daerah Jadi Kunci Pembangunan
Ketua Dewan Pakar Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) itu menambahkan bahwa pelaksanaan pembangunan nasional membutuhkan sistem komando yang jelas dan terintegrasi. Dalam konteks tersebut, gubernur berperan mengoordinasikan bupati dan wali kota agar kebijakan pusat dapat diterjemahkan secara tepat di daerah.
Menurutnya, keselarasan kebijakan pusat dan daerah bukan untuk menghilangkan otonomi, melainkan memastikan setiap program pembangunan berjalan dalam satu kerangka besar yang sama.
Mekanisme Kepemimpinan dan Legitimasi Politik
Lebih lanjut, Prof. Yuddy berpandangan bahwa pengisian jabatan gubernur perlu dirancang agar mendukung efektivitas pemerintahan. Keterlibatan Presiden dalam proses tersebut, menurutnya, dapat diimbangi dengan peran DPRD Provinsi sebagai institusi pengawasan dan pemberi legitimasi politik.
“Persetujuan DPRD penting untuk memastikan calon gubernur memiliki dukungan politik dan penerimaan di daerah, sekaligus menjaga prinsip checks and balances,” jelasnya.
Putra Daerah dan Integritas Kepemimpinan
Prof. Yuddy juga menekankan pentingnya integritas dan pemahaman lokal dalam kepemimpinan daerah. Sosok gubernur ideal, menurutnya, adalah figur yang memahami karakter sosial wilayahnya, memiliki rekam jejak kepemimpinan yang baik, serta dipercaya masyarakat.
Dengan kesatuan arah kebijakan, kepemimpinan yang kuat, dan koordinasi yang solid antara pusat dan daerah, Prof. Yuddy optimistis pembangunan nasional dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.
Komentar