FWPJABAR.COM, Jakarta, Di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik dan geoekonomi dunia, penguatan diplomasi ekonomi dinilai menjadi kebutuhan strategis bagi Indonesia. Pembentukan Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan (Ditjen HEKSP) di Kementerian Luar Negeri dipandang sebagai langkah penting untuk merespons dinamika global yang semakin kompetitif dan sarat kepentingan.
Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansjah Djumala, menegaskan bahwa diplomasi ekonomi tidak boleh dipersempit sebatas promosi perdagangan, investasi, atau pariwisata, melainkan harus menjadi bagian integral dari politik luar negeri Indonesia.
Rivalitas Global Makin Tajam
Menurut Djumala, sistem ekonomi internasional saat ini tidak lagi bersifat netral dan teknokratis. Persaingan global telah bergeser menjadi arena perebutan pengaruh, kepentingan strategis, dan kekuasaan antarnegara.
“Ekonomi global hari ini telah menjadi instrumen politik. Karena itu, diplomasi ekonomi Indonesia harus berjalan dengan kerangka ideologis yang jelas, yaitu Sistem Ekonomi Pancasila,” ujarnya saat menanggapi Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2026, Selasa (14/1).
Ia menilai, tanpa pijakan ideologis yang kuat, diplomasi ekonomi berpotensi terjebak dalam kepentingan jangka pendek yang tidak sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.
Ditjen HEKSP dan Arah Baru Diplomasi Ekonomi
BPIP memandang pembentukan Ditjen HEKSP bukan sekadar penambahan struktur birokrasi di Kementerian Luar Negeri. Kehadiran unit eselon I yang secara khusus menangani diplomasi ekonomi mencerminkan kesadaran negara bahwa kebijakan ekonomi luar negeri harus dikelola secara strategis dan terkoordinasi.
Menurut Djumala, langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan kerja sama ekonomi internasional mampu melindungi kepentingan nasional, menjaga kedaulatan kebijakan, serta memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Indonesia, kata dia, sejatinya pernah memiliki perangkat kelembagaan serupa. Namun, perubahan lanskap global menuntut pendekatan baru yang lebih komprehensif dan berorientasi nilai.
Sistem Ekonomi Pancasila sebagai Fondasi
Djumala menekankan bahwa Sistem Ekonomi Pancasila menolak logika transaksional jangka pendek yang hanya mengejar pertumbuhan angka. Sebaliknya, kerja sama ekonomi internasional harus diarahkan pada keadilan sosial, kemandirian ekonomi, dan keberlanjutan pembangunan.
“Diplomasi ekonomi Pancasila menghendaki negara hadir sebagai pengarah, bukan sekadar fasilitator pasar,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pernyataan Menteri Luar Negeri Sugiono yang menyebut Kemlu berperan sebagai strategic enabler dalam melakukan debottlenecking berbagai isu ekonomi lintas sektor. Menurut BPIP, peran tersebut sejalan dengan mandat ideologis Pancasila dalam menghadapi ketimpangan global.
Peran Strategis Diplomat Indonesia
BPIP meyakini para diplomat Indonesia memiliki kapasitas untuk menjalankan peran strategis tersebut karena dibekali pemahaman geopolitik dan geoekonomi internasional. Tantangan utamanya adalah menjaga konsistensi kebijakan agar tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila.
“Dalam dunia yang semakin terfragmentasi, diplomasi ekonomi harus menjadi alat koordinasi lintas kementerian sekaligus penjaga arah ideologis kebijakan luar negeri,” kata Djumala.
Ia menegaskan, keberhasilan diplomasi ekonomi tidak semata diukur dari besarnya ekspor atau nilai investasi yang masuk, melainkan dari sejauh mana kerja sama internasional mampu memperkuat kesejahteraan rakyat dan ketahanan nasional.
“Diplomasi ekonomi Pancasila adalah tentang kedaulatan, kemandirian, dan keberpihakan pada rakyat,” pungkasnya.***
Komentar