Pangandaran – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus membuka ruang dialog dengan masyarakat guna menyerap aspirasi langsung dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) pendidikan. Hal ini terlihat saat Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, berdialog bersama ratusan kepala sekolah se-Kabupaten Pangandaran. Suasana pertemuan berlangsung hangat dengan pembahasan beragam program kebijakan, mulai dari kebutuhan guru dan tenaga kependidikan hingga pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wamen Atip menegaskan bahwa kemajuan pendidikan hanya bisa tercapai jika pemerintah pusat dan daerah berjalan seiring.
“Pemerintah hadir dengan program dan anggaran, tetapi suara Bapak/Ibu di lapanganlah yang memastikan kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan. Inilah gotong royong yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan kita,” ucapnya di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, Sabtu (30/8/2025).
Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, menyampaikan apresiasi atas forum dialog terbuka tersebut.
“Bapak Wamen tidak hanya memberi arahan, tapi juga mendengarkan keluhan langsung dari lapangan. Ini penting untuk mencari solusi nyata bersama,” ujarnya.
Dalam forum, seorang kepala sekolah mengungkapkan kegelisahan terkait keterbatasan guru ASN di sekolah-sekolah pinggiran.
“Pak Wamen, guru di sekolah kami sangat terbatas. Bahkan ada yang mengajar merangkap beberapa mata pelajaran. Bagaimana pemerintah bisa menjawab kekurangan ini?” tanyanya.
Pertanyaan lain muncul mengenai keterbatasan tenaga kependidikan, seperti penjaga sekolah dan tata usaha. Kekurangan tersebut sering kali membuat kepala sekolah harus bekerja di luar tugas utama. Selain itu, ada pula masukan mengenai keterlambatan pelaksanaan program MBG di sekolah, padahal program ini sangat dinantikan oleh siswa dan orang tua.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wamen Atip menegaskan komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pendidikan secara menyeluruh.
“Kekurangan guru memang masih menjadi tantangan besar. Pemerintah terus membuka formasi baru melalui seleksi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK). Untuk tenaga kependidikan, kami sedang mencari mekanisme terbaik agar kebutuhan sekolah bisa dipenuhi tanpa membebani fiskal daerah,” jelasnya.
Terkait program MBG, Wamen Atip menegaskan bahwa pemerintah pusat terus melakukan evaluasi agar distribusi lebih tepat waktu dan tepat sasaran.
“Program ini menyangkut masa depan anak-anak kita. Jika ada kendala di lapangan, tolong disampaikan dengan detail agar segera bisa kami koordinasikan dengan kementerian terkait,” katanya.
Selain menjawab pertanyaan, Wamen Atip juga menekankan pentingnya data yang akurat dalam aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). “Data adalah dasar kebijakan. Kalau ada sekolah rusak berat tapi tidak terdata dengan benar, sekolah itu tidak akan masuk prioritas revitalisasi. Jadi saya minta Bapak/Ibu kepala sekolah jujur dalam pengisian data,” tegasnya. (FWP-Humas Kemendikdasmen)***
Komentar