Jakarta – Komisi X DPR RI menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti di Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Dalam rapat itu, Abdul Mu’ti menyampaikan apresiasinya kepada Komisi X DPR RI atas dukungan yang diberikan terhadap usulan perubahan RKA Kemendikdasmen TA 2026.
“Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Komisi X DPR RI yang telah memberikan dukungan atas usulan perubahan RKA Kemendikdasmen TA 2026. Berdasarkan visi Presiden Republik Indonesia tahun 2025–2029, Kemendikdasmen menjabarkan visi dalam Rencana Strategis (Renstra) dengan semangat terwujudnya Pendidikan Bermutu untuk Semua dengan dukungan partisipasi semesta,” ujar Abdul Mu’ti.
Ia menegaskan bahwa Kemendikdasmen mendukung penuh tema kerja pemerintah tahun 2026 melalui lima Program Prioritas Nasional. Program tersebut meliputi: Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun, Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran, Penguatan Kesejahteraan, Kualitas, dan Profesionalisme Guru serta Tenaga Kependidikan, Penguatan Kualitas Pendidikan Vokasi, serta Pemajuan Kebahasaan dan Kesastraan.
“Saya meyakini Komisi X DPR RI bersama Kemendikdasmen sepakat akan pentingnya pendidikan. Hal tersebut berguna untuk memastikan semua anak Indonesia memperoleh akses pendidikan yang adil, berkualitas, relevan, serta membentuk jati diri bangsa yang kuat berdasar pada nilai-nilai luhur bangsa,” tambahnya.
Dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Merct Chiesty menyatakan dukungan penuh terhadap usulan RKA Kemendikdasmen. Ia menekankan pentingnya pengawasan program Digitalisasi Sekolah, khususnya di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
“Kami mengapresiasi penambahan jumlah nominal untuk para penerima Program Indonesia Pintar (PIP) jenjang SD dan SMP. Kami juga mendorong Kemendikdasmen untuk mengalokasikan anggaran bagi PIP jenjang PAUD. Secara keseluruhan, fraksi PDIP memberikan persetujuan atas RKA Kemendikdasmen tahun anggaran 2026,” ucap Merct.
Sementara itu, perwakilan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Reni Astuti, menyampaikan hal senada. Fraksi PKS mendorong Kemendikdasmen untuk memberikan perhatian lebih pada pendidikan inklusi.
“Dengan usulan RKA ini, fraksi PKS berharap Kemendikdasmen juga memerhatikan kesejahteraan tenaga pendidikan, penjaga sekolah, dan sumber daya manusia pendidikan yang ada di sekolah. Secara keseluruhan, fraksi PKS menyetujui RKA Kemendikdasmen tahun anggaran 2026,” kata Reni.
Menutup rapat, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Esti Wijayati, menegaskan bahwa Komisi X menyetujui Pagu Anggaran Kemendikdasmen pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, termasuk usulan tambahan dalam pagu tersebut.
“Komisi X DPR RI mendorong Kemendikdasmen untuk menjadikan pandangan, masukan, dan catatan Komisi X DPR RI dalam rangkaian pembahasan Pagu Indikatif dan Pagu Anggaran RAPBN tahun 2026 sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Kemendikdasmen pada tahun 2026,” tutup Esti. (FWP-Kemendikdasmen)***
Komentar