FWPJABAR.COM, BANDUNG — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung mengambil langkah strategis untuk memperkuat penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Guna mewujudkan penertiban yang tepat sasaran, Satpol PP mengintegrasikan basis data operasional dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), aparatur kewilayahan, Badan Intelijen Negara (BIN), serta unsur TNI dan Polri.
Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, menegaskan bahwa ketersediaan data yang valid dan akurat merupakan fondasi utama dalam setiap aksi penegakan regulasi di lapangan. Menurutnya, segala kebijakan serta tindakan penertiban tidak boleh dilakukan secara serampangan, melainkan harus bersandar pada informasi berkekuatan hukum dari instansi teknis yang berwenang.
“Optimalisasi data sektoral ini sangat krusial karena setiap tindakan penegakan hukum di lapangan memerlukan pemetaan yang jelas dan berbasis fakta empiris. Oleh sebab itu, kami sangat membutuhkan dukungan penuh dari seluruh perangkat daerah untuk memasok data yang akurat sesuai bidang kewenangannya,” ujar Bambang saat memberikan arahan dalam Rapat Optimalisasi dan Sinkronisasi Penegakan Perda/Perkada serta Penyelenggaraan Trantibumlinmas di Kota Bandung, Kamis (4/6/2026).
Bambang memaparkan, sejumlah klaster persoalan yang kerap menyedot perhatian publik—seperti pelanggaran reklame, masalah perizinan, optimalisasi pajak daerah, fasilitas penerangan jalan umum (PJU), hingga konflik tata ruang di kewilayahan—membutuhkan rujukan data yang komprehensif. Dengan data yang sinkron, intervensi penertiban dapat dieksekusi secara terukur.
Lebih lanjut, integrasi data ini juga menjadi jawaban konkret dalam memenuhi kebutuhan transparansi informasi saat bersidang dengan pihak legislatif (DPRD) maupun pemangku kepentingan lainnya.
“Tanpa adanya akurasi data, kami akan kesulitan menyusun mapping kerawanan yang baik, termasuk dalam mempresentasikan kondisi riil di lapangan secara utuh kepada pimpinan daerah dan DPRD,” tambahnya.
Gotong Royong Menjaga Kondusivitas Kota
Di samping urusan pembenahan administrasi, forum koordinasi ini dimanfaatkan sebagai momentum mempererat sinergisitas antara penegak Perda dengan jajaran kewilayahan serta aparat keamanan. Bambang mengingatkan bahwa iklim Kota Bandung yang aman, tertib, dan kondusif tidak akan bisa terwujud jika hanya mengandalkan pundak Satpol PP semata.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya menjaga konsistensi penataan estetika kota dengan mengedepankan profesionalisme dan asas humanis yang patuh pada Standar Operasional Prosedur (SOP).
“Ketegasan dalam menata kota wajib dibarengi dengan pendekatan humanis. Orientasi kita bukan sekadar menertibkan atau membongkar, melainkan memastikan hak masyarakat luas atas ruang publik dapat dikembalikan sesuai fungsi peruntukannya,” kata Bambang.

Dorong Kepatuhan Hukum dan Pendapatan Daerah
Pada kesempatan yang sama, Ketua Pelaksana Kegiatan, Fachruly, menjelaskan bahwa agenda ini dirancang khusus untuk mengikis disparitas data objek pelanggaran antara dinas teknis dengan aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan se-Kota Bandung.
Target jangka panjang dari penyelarasan data ini meliputi:
- Mendorong peningkatan kepatuhan personal maupun badan usaha terhadap regulasi daerah.
- Mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) lewat akurasi data wajib pajak dan perizinan.
- Mempertajam efisiensi kinerja operasional Satpol PP dalam mengawal ketenteraman masyarakat.
Rapat koordinasi ini diikuti oleh sedikitnya 100 peserta yang merepresentasikan unsur OPD, kewilayahan, serta jajaran internal Satpol PP Kota Bandung.
Guna memperkaya perspektif taktis, panitia menghadirkan dua narasumber berkompeten, yakni Agen Intelijen Ahli Madya BIN Daerah Jawa Barat Koordinator Wilayah Bandung Raya, Sigit Mahendra, serta Kasat Binmas Polrestabes Bandung, AKBP Kusno Diyantara.
Melalui kesamaan persepsi dan data yang terpadu ini, Satpol PP Kota Bandung optimistis implementasi penegakan hukum di daerah akan berjalan jauh lebih efektif, objektif, serta mampu menghadirkan ruang kota yang aman dan nyaman bagi seluruh warga.***


Komentar