FWPAJABAR.COM, KABUPATEN BANDUNG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menegaskan komitmennya untuk mengawal akselerasi dan kemajuan sektor pendidikan berbasis keagamaan. Namun, regulasi tingkat pusat dinilai masih menyisakan celah yang memicu kebingungan eksekusi di tingkat daerah.
Hal tersebut diutarakan Bupati Bandung, Dadang Supriatna—yang akrab disapa Kang Dadang Supriatna (KDS)—saat menghadiri forum silaturahmi bersama jajaran Kemenag dan pimpinan pondok pesantren se-Kabupaten Bandung bertajuk “Ngobrol tentang Pesantren” (Ngonten) di Pesantren Miftahul Jaza, Gumuruh, Desa Nagrak, Kecamatan Cangkuang, Kamis (28/5/2026).
Meskipun Payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren serta Peraturan Daerah (Perda) tingkat Kabupaten Bandung sudah diterbitkan, dampaknya dinilai belum terasa secara signifikan di akar rumput.
“Undang-Undang Pesantren ini belum memberikan dampak yang optimal karena belum ada kejelasan mengenai pembagian wewenang antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Akibatnya, kami di Kabupaten Bandung yang sebenarnya sudah menerbitkan Perda ikut mengalami kegamangan dalam melangkah,” jelas KDS di hadapan para tokoh agama.
Soroti Infrastruktur Pesantren yang Memprihatinkan
Melalui ruang diskusi tersebut, Bupati Bandung menyerap langsung berbagai kendala operasional yang dialami para pengelola pondok pesantren. Permasalahan yang mencuat cukup beragam, mulai dari disparitas metode pembelajaran pola salafiyah dan formal, hingga masalah krusial mengenai kelayakan fasilitas fisik.
KDS menyoroti banyaknya ruang belajar serta asrama santri di sejumlah titik yang kondisinya rusak parah dan membutuhkan intervensi anggaran negara dengan segera.
“Negara harus hadir secara nyata di tengah-tengah pondok pesantren. Saat ini banyak bangunan pesantren yang kondisinya hampir roboh dan butuh sokongan dana darurat. Tapi pemerintah daerah masih terbentur kejelasan implementasi pembagian wewenang dalam aturan turunan UU tersebut,” tuturnya.
Siap Fasilitasi Audiensi Lewat Pimpinan DPR RI
Merespons aspirasi dari para ulama, orang nomor satu di Kabupaten Bandung ini menyatakan kesiapannya untuk mendampingi langsung para pimpinan pesantren beraudiensi dengan jajaran otoritas pusat guna meminta kejelasan regulasi.
“Saya siap memfasilitasi dan ikut hadir bersama para kiai ke Jakarta. Kebetulan kita memiliki figur putra daerah asal Kabupaten Bandung yang menduduki posisi sebagai pimpinan DPR RI, yaitu Kang H. Cucun. Melalui jaringan beliau, kita akan mendorong audiensi langsung dengan Menteri Agama hingga Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen),” tegas KDS.
Langkah taktis ini diambil karena pesantren dinilai merupakan fondasi awal pendidikan bangsa yang telah eksis jauh sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Pesantren terbukti konsisten menjadi benteng moral sekaligus pembentuk karakter generasi yang berakhlak mulia.
KDS meyakini, melalui penyampaian peta masalah secara langsung, Presiden Prabowo Subianto akan merumuskan kebijakan solutif untuk mengurai sumbatan regulasi ini. Jika pembagian wewenang telah gamblang, daerah dipastikan tidak akan ragu lagi menggelontorkan anggaran daerah demi memajukan pesantren.
Di tempat yang sama, Ketua Forum Pondok Pesantren Kabupaten Bandung, KH Aang Syamsul Ulum, merespons positif sikap responsif Pemkab Bandung. Pihaknya menyatakan siap merapatkan barisan bersama bupati demi memperjuangkan kepastian hukum tersebut.
“Kami mengapresiasi keberpihakan penuh dari Bupati Bandung. Para kiai dan pimpinan pondok pesantren siap melangkah bersama untuk melakukan audiensi ke pusat,” pungkas KH Aang Syamsul Ulum.***
Komentar