FWPJABAR.COM, SURABAYA — Dalam upaya mengikis sekat antara akademisi dan legislator, Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya sukses menyelenggarakan Legislative Talk Vol. 8 pada Rabu (14/10/2026).
Ajang diskusi yang berlangsung di lingkungan kampus ini mengusung tema “Partisipasi Publik dalam Legislasi: Mekanisme Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam Pembentukan Perda Kota Surabaya”. Kegiatan ini dirancang tidak hanya sebagai forum wacana teori, namun menjadi wadah autentik bagi mahasiswa untuk mengemukakan usulan serta kritik secara langsung kepada wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya.
Perpaduan Perspektif Teoritis dan Praktis Lintas Instansi
Diskusi interaktif ini menghadirkan dua figur ahli di bidangnya masing-masing, guna membedah keterlibatan warga dalam perumusan peraturan perundang-undangan dari sudut pandang teoretis dan implementatif:
- Prof. Dr. Hufron, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Untag Surabaya) memaparkan materi bertajuk “Antara Kedaulatan Rakyat dan Kewenangan Legislatif”. Dalam bahasannya, Prof. Hufron membedah relasi fundamental serta titik temu antara mandat kedaulatan yang dipegang rakyat dengan otoritas hukum yang dimiliki lembaga legislatif.
- Anas Karno, S.E., S.H. (Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya) menyuguhkan materi “Sejauh Mana Masyarakat Berhak Terlibat dalam Peraturan Perundang-Undangan”. Anas Karno memberikan gambaran nyata mengenai mekanisme serta ruang formal yang sah bagi masyarakat untuk turut serta memengaruhi substansi legislasi di tingkat daerah.
Wujud Konkret Partisipasi: Mahasiswa Suarakan Solusi Atas Banjir Hingga Parkir QRIS
Antusiasme peserta tak terbendung saat sesi tanya jawab dibuka. Sesi ini pun berkembang dari sekadar diskusi materi menjadi panggung mahasiswa lintas disiplin ilmu untuk menyalurkan aspirasi taktis mengenai berbagai permasalahan kronis di Kota Surabaya kepada Sekwan Anas Karno.
- Perspektif Mahasiswa Arsitektur: Menyoroti percepatan pembangunan infrastruktur kota agar lebih berorientasi pada keberlanjutan.
- Sudut Pandang Mahasiswa Teknik Sipil: Menekankan urgensi perbaikan sistem drainase perkotaan secara menyeluruh, mengingat genangan dan banjir masih menjadi keluhan utama warga di banyak wilayah.
- Sorotan Masalah Perparkiran: Isu ini mendapat perhatian serius. Peserta mengkritisi pelaksanaan sistem pembayaran parkir nontunai (QRIS) di lapangan. Diangkatnya praktik ketidaksesuaian, di mana juru parkir masih sering kali meminta pembayaran tunai meski sistem digital telah diterapkan, memperlihatkan adanya celah implementasi kebijakan.
Penyaluran usulan lintas bidang keilmuan ini menunjukkan bagaimana keterlibatan publik tidak sebatas keterlibatan administratif dalam pembahasan regulasi, melainkan juga keberanian menyuarakan fakta lapangan yang ditemui masyarakat sehari-hari.
Menegaskan Komitmen Sinergi Kampus dan Legislator
Melalui Legislative Talk Vol. 8 ini, DPM FH Untag Surabaya menegaskan posisinya sebagai fasilitator yang menghubungkan jangkauan akademis kampus dengan realitas praktik legislatif daerah.
Kegiatan ini secara eksplisit menegaskan pentingnya ketersediaan ruang dialog yang memungkinkan masyarakat umum dan mahasiswa menyampaikan langsung kebutuhan, persoalan, dan solusi konkretnya kepada perwakilan rakyat.
Sinergi komunikasi antara mahasiswa dan DPRD Surabaya ini diharapkan memastikan bahwa setiap experience dan keluhan warga yang muncul dari pengalaman nyata masyarakat menjadi bahan perhatian utama dalam pembahasan publik dan penyusunan kebijakan daerah yang lebih akuntabel.***
Komentar