FWPJABAR.COM, BANDUNG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus memacu percepatan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) serta aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Langkah pembenahan ini ditegaskan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, yang menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah, aparatur kewilayahan, hingga agen pelayanan sosial untuk bergerak lebih cepat dan terukur di lapangan.
Dalam skema pelaksanaan program bantuan, Iskandar menekankan bahwa validitas dan presisi data kependudukan merupakan fondasi yang mutlak. Ketidakakuratan data berisiko besar memicu penyaluran bantuan sosial yang salah sasaran, sementara warga rentan yang benar-benar membutuhkan justru terancam terabaikan.
Berdasarkan catatan evaluasi per 19 Oktober 2026, realisasi pendataan Perlinsos baru menjangkau sekitar 57.900 kepala keluarga (KK) dari total 870.000 KK di Kota Bandung. Padahal, target minimal yang dipatok Pemkot Bandung berada di angka 435.000 KK atau mencakup separuh populasi KK secara keseluruhan.
Sementara pada sektor kependudukan digital, dari total 4.535 agen penyuluh yang disiagakan, tingkat keaktifan baru menyentuh angka 53 persen atau sekitar 2.430 agen. Kondisi ini berimbas pada capaian aktivasi IKD yang saat ini baru menembus angka 208.000 pengguna.
Sinergi Perlinsos dan IKD Demi Akurasi Bantuan Sosial
Sekda Kota Bandung menilai bahwa integrasi Perlinsos dan IKD merupakan satu kesatuan program yang tidak dipisahkan. Kehadiran data kependudukan berbasis digital yang akurat akan menjadi pijakan utama pemerintah dalam menyalurkan berbagai intervensi program perlindungan masyarakat secara tepat sasaran.
“Ada dua agenda utama yang wajib kita tuntaskan bersama, yaitu percepatan IKD dan Perlinsos. Kedua program ini adalah satu kesatuan yang saling menopang,” lugas Iskandar saat memimpin acara Evaluasi Capaian Perlinsos dan IKD yang digelar di Taman Film, kolong Flyover Pasupati, Tamansari, Bandung Wetan, Selasa (20/10/2026).
Iskandar menggarisbawahi bahwa peran para agen sosial di lapangan menjadi penentu utama dalam memenuhi target pendataan tersebut.
“Tanpa dedikasi para agen di lapangan, target pendataan ini sulit tercapai. Sistem pendataan yang solid inilah yang menjamin setiap program bantuan Pemkot Bandung benar-benar mendarat di tangan warga yang berhak,” jelasnya.
Evaluasi Taktis dan Tenggat Waktu Desember 2026
Mengingat batas waktu pengerjaan yang tersisa hingga penghujung Desember 2026, Iskandar meminta seluruh jajaran dari tingkat dinas, kecamatan, kelurahan, hingga pengurus RT dan RW untuk membuang pola kerja pasif. Evaluasi berkala yang dilakukan tidak boleh berhenti sekadar mengamati angka laporan, tetapi harus menghasilkan langkah kerja konkret dan pemetaan masalah yang jelas.
Aparatur kewilayahan diinstruksikan segera menginventarisasi area dengan capaian rendah dan mengurai hambatan teknis secara lintas sektor. Di saat yang sama, para agen pelayanan sosial diminta proaktif melakukan pendampingan langsung ke tengah masyarakat agar proses pengisian data berjalan cermat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Evaluasi hari ini harus menjadi tumpuan untuk membenahi strategi, mengurai kendala di lapangan, serta memastikan setiap target memiliki rincian aksi yang terarah. Kita butuh pola kerja yang konsisten, fokus, dan berorientasi pada hasil nyata demi kesejahteraan warga Bandung,” tegas Iskandar.***


Komentar