FWPJABAR.COM, BANDUNG — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, memberikan instruksi tegas agar Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) bertindak sebagai akselerator sekaligus motor penggerak demi mengoptimalkan berbagai kebijakan pemerintah dalam menaikkan taraf hidup rakyat. Keberhasilan organisasi ini ke depan, menurutnya, akan sangat bergantung pada seberapa jauh mereka mampu memperkuat dampak positif dari program-program negara di tengah masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan beliau saat membuka acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LPM RI Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, pada Jumat (7/8/2026).
“Kalau misalnya program pemerintah tidak dimanfaatkan oleh LPM dalam rangka memperbesar hasilnya, rakyat akan bertanya, ‘Apa itu LPM?’ Apabila pertanyaan seperti itu muncul, itulah yang akan menentukan eksistensi LPM ke depan. Saya mengingatkan sekaligus menemukan tantangan. Silakan manfaatkan keadaan,” tutur Menko Djamari di hadapan para peserta.
Lebih lanjut, ia meminta seluruh jajaran pengurus agar tidak gampang menyerah dalam mengemban misi pemberdayaan. Setiap langkah awal harus diiringi keberanian serta komitmen kuat hingga tuntas. Peran aktif LPM dinilai sangat krusial dalam menyukseskan pembangunan nasional. Di samping itu, Menko Djamari mengingatkan bahwa masa depan dan kemajuan bangsa berada di tangan rakyatnya sendiri, bukan bergantung pada pihak luar.
Mengatasi Tantangan Global dan Menjaga Stabilitas
Dalam arahannya, Menko Polkam turut menggarisbawahi pandangan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia berpotensi besar menjadi negara maju apabila sigap menghadapi berbagai tantangan strategis, baik dari kancah internasional maupun domestik.
Menyoroti situasi dunia yang sedang bergejolak—seperti ketegangan di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Iran, konflik Rusia-Ukraina, serta berbagai sengketa regional—ia memastikan bahwa pemerintah terus berupaya meredam dampak buruknya agar tidak memberatkan beban hidup warga.
Sebagai bukti nyata, pemerintah tetap menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta memastikan tarif BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Di sisi lain, Menko Polkam memastikan situasi keamanan dalam negeri secara keseluruhan berada dalam kondisi yang aman, terkendali, dan kondusif berkat kesiapsiagaan aparat bersama instansi terkait.
Bijak Bermedia Sosial dan Tangkal Hoaks
Menko Polkam juga memberikan peringatan keras agar publik tidak mudah terpengaruh oleh sebaran informasi palsu, fitnah, serta konten kebencian di ranah digital. Arus informasi yang begitu cepat menuntut masyarakat untuk lebih cerdas menyaring kebenaran berita sebelum mempercayai ataupun membagikannya kembali.
Ruang digital, menurutnya, harus dijaga agar tetap bersih dari paparan narasi negatif.
“Intinya, jangan kita beri peluang sekecil apa pun kepada orang-orang yang ingin menyampaikan hal-hal buruk untuk masuk lebih dahulu,” tegasnya.
Menutup arahannya, Menko Polkam memperkaya pesannya dengan mengutip nilai-nilai luhur dari karya Pahlawan Nasional Raja Ali Haji, yaitu Gurindam Dua Belas. Bait pertama yang disampaikan menekankan pentingnya sinergi dan musyawarah antara pemimpin serta jajarannya demi memperkuat ketahanan bangsa. Sementara bait kedua mengajarkan pentingnya integritas, kejujuran, serta kesungguhan dalam mengemban amanah publik.
Komitmen Kuat LPM Menuju Indonesia Emas 2045
Menanggapi arahan tersebut, Wakil Ketua Umum DPP LPM, M. Q. Iswara, menyampaikan apresiasi mendalam atas kehadiran serta dukungan penuh Menko Polkam dalam Rakernas tahun ini. Ia menegaskan kesiapan lembaganya untuk mengawal dan menyukseskan seluruh visi pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto guna mencapai target Indonesia Emas 2045.
“Kita siap menjadi garda terdepan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dari 38 provinsi, 33 sudah dilantik. Ada 480 di kabupaten/kota. Kami siap mendukung kebijakan-kebijakan Bapak Presiden,” ungkap Iswara.
Agenda Rakernas LPM RI 2026 ini turut dihadiri oleh jajaran pengurus pusat hingga daerah, perwakilan instansi kementerian dan lembaga, para kepala daerah dari berbagai wilayah, serta jajaran pejabat tinggi di lingkungan Kemenko Polkam.***
Komentar