FWPJABAR.COM, BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai tancap gas mempersiapkan megaproyek Bus Rapid Transit (BRT). Sebagai langkah mitigasi dampak lapangan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung memastikan akan turun langsung mensosialisasikan rencana pembangunan ini ke 22 kecamatan yang akan dilalui koridor transportasi massal tersebut.
Kepala Dishub Kota Bandung, Rasdian Setiadi, menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat adalah kunci utama kelancaran proyek ini. Sosialisasi dijadwalkan menyasar seluruh elemen, mulai dari pengurus RT/RW hingga pelaku usaha mikro seperti Pedagang Kaki Lima (PKL).
Pendekatan Terintegrasi: Kupas Tuntas Dampak On-Corridor
Rasdian menjelaskan, sosialisasi yang akan digelar tidak dilakukan secara setengah-setengah. Pemkot Bandung akan memaparkan desain proyek secara utuh, baik jalur utama (on-corridor) maupun jalur penghubung (off-corridor).
“Kami tidak ingin pendekatannya bersifat parsial. Seluruh aspek pembangunan akan disampaikan secara gamblang, termasuk potensi dampak sosial yang muncul dan bagaimana skema penanganannya,” ungkap Rasdian usai memimpin Rapat Koordinasi BRT bersama Kemenhub dan World Bank di Balai Kota Bandung, Rabu (15/4/2026).
Fokus utama sosialisasi berada pada jalur on-corridor sepanjang 21 kilometer. Wilayah inti seperti Kecamatan Andir, Regol, hingga Sumur Bandung diprediksi menjadi area yang paling merasakan perubahan signifikan di ruang jalan.
Desain Jalur Khusus dan Penyesuaian Ruang Jalan
Salah satu poin krusial yang akan dibahas adalah pembangunan jalur khusus BRT yang menggunakan pembatas jalan (separator). Rasdian menyebutkan desain separator direncanakan tidak terlalu tinggi namun tetap tegas sebagai pembatas lajur transportasi publik.
“Sosialisasi ini sangat penting agar warga tahu sejak dini mengenai perubahan fungsi jalan. Ada penyesuaian aktivitas di ruang publik yang harus dipahami bersama agar tidak terjadi gesekan saat pembangunan fisik dimulai,” tambahnya.
Sebagaimana kebijakan penataan transportasi berkelanjutan Bandung, proyek BRT ini diharapkan menjadi solusi kemacetan jangka panjang.
Target Pelaksanaan: Akhir April 2026
Dishub menargetkan proses sosialisasi ini mulai berjalan pada akhir April hingga awal Mei 2026. Pemkot Bandung memastikan setiap aspirasi warga terkait penataan ulang aktivitas jalan akan ditampung sebagai bahan pertimbangan teknis.
Dengan dukungan Kementerian Perhubungan dan Bank Dunia, transformasi transportasi publik di Kota Bandung diharapkan mampu memberikan manfaat optimal bagi mobilitas warga sekaligus menekan angka kemacetan di titik-titik krusial.***
Komentar