FWPJABAR.COM, BANDUNG – Penanganan masalah persampahan di Kota Bandung terus diperkuat lewat pendekatan berbasis kawasan. Di Kecamatan Arcamanik, tiap Rukun Warga (RW) didorong untuk mengolah limbah organik secara mandiri supaya beban kiriman ke tempat pembuangan akhir (TPA) dapat ditekan.
RW 2 Kelurahan Cisaranten Endah menjadi salah satu contoh penerapan skema tersebut. Warga dan pengelola setempat memproses sisa bahan organik melalui beragam cara, antara lain kompos pit, budidaya maggot, serta penyaluran langsung untuk pakan ternak.
Sekretaris Kecamatan Arcamanik, Aditya Kamanda, menerangkan bahwa alur pengolahan bermula dari tingkat keluarga. Sisa organik yang sudah dipisahkan dari rumah tangga diangkut oleh petugas Gaslah untuk diteruskan ke beberapa fasilitas pemrosesan.
“Jadi dari sampah organik yang dihasilkan rumah tangga di RW 2, petugas Gaslah mengumpulkan sampah tersebut. Kemudian dibagi ke berbagai pengelolaan, ada yang dimasukkan ke kompos pit, rumah maggot dan ada juga yang langsung dimanfaatkan sebagai pakan ternak,” tutur Aditya saat berada di Cisaranten Endah, Sabtu (21/11/2026).
Lewat pola ini, limbah organik dari warga RW 2 bisa ditangani langsung di sekitar permukiman. Pemilahan sejak awal pun berlangsung konsisten berkat kerja sama warga bersama para petugas.

Agar cakupan pengolahan berbasis RW semakin luas, pihak kecamatan mengoptimalkan skema Prakarsa RW. Melalui dana program ini, masing-masing RW dapat menyiapkan anggaran untuk mengadakan infrastruktur pengolahan limbah, termasuk pembuatan kompos pit.
Upaya tersebut membuahkan hasil berupa terkumpulnya 162 unit kompos pit yang disiapkan bagi wilayah Kecamatan Arcamanik. Fasilitas ini diharapkan mampu menekan volume sampah organik sekaligus menumbuhkan kemandirian tiap RW dalam mengurus sampahnya sendiri.
Aditya juga menyoroti besarnya jumlah sisa organik yang berhasil diangkut petugas Gaslah. Meski patokan pengumpulan harian berada di kisaran 25 kilogram per petugas, realisasi di lapangan acap kali menembus 100 kilogram atau bahkan lebih dalam sehari.
Di sisi lain, Sekretaris Kelurahan Cisaranten Endah, Rizal Ahmad, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 kelurahannya telah mengantongi sekitar 31 lokasi kompos pit yang dananya bersumber dari Prakarsa RW.
Ke-31 titik tersebut tersebar di 12 RW dengan pembagian yang disesuaikan kebutuhan tiap kawasan. Tiap RW sekurang-kurangnya memiliki dua unit, sementara sebagian RW lainnya mendapat tiga hingga empat titik.
“Penempatannya menyesuaikan karakteristik masing-masing RW, baik dari segi kepadatan penduduk maupun ketersediaan lahan. Ada yang sifatnya individual dan ada juga yang komunal,” papar Rizal.

Di luar pendanaan Prakarsa RW, Kelurahan Cisaranten Endah turut memperoleh dukungan tambahan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung sebanyak tiga kompos pit per RW. Kehadiran fasilitas ekstra ini ditujukan untuk memperluas pemrosesan limbah organik tepat di lingkungan warga.
Rizal menguraikan, sebelum kompos pit banyak beroperasi, fasilitas budidaya maggot di Kelurahan Cisaranten Endah sanggup menampung limbah organik mendekati 800 kilogram saban hari.
Seiring meluasnya pemanfaatan kompos pit, pasokan bahan organik ke rumah maggot turun menjadi sekitar 400 hingga 500 kilogram per hari.
Perubahan angka ini menandakan adanya pembagian beban kerja antara budidaya maggot dan kompos pit di tingkat RW. Dengan begitu, sebagian limbah organik dapat dibereskan langsung di dekat sumbernya.
Rizal pun memberi penghargaan atas kedisiplinan masyarakat RW 2 yang sudah terbiasa memisahkan sampah sejak dari rumah. Apalagi, kawasan ini termasuk Kawasan Bebas Sampah (KBS) yang telah menerapkan pemilahan jauh sebelum kompos pit hadir.
“Ketika petugas Gaslah mengambil sampah enam hari dalam seminggu, sampah yang dikumpulkan warga RW 2 sudah berupa organik murni. Jadi, tidak tercampur dengan sampah nonorganik lainnya,” ujarnya.
Ke depan, Kecamatan Arcamanik menaruh harapan agar pengelolaan limbah berbasis RW terus tumbuh menjadi budaya sehari-hari. Aditya menegaskan bahwa urusan sampah tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah, melainkan menuntut peran aktif warga mulai dari lingkungan rumah tangga.***


Komentar