SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
News
Beranda / News / Kritik Pedas Gen Z Bandung Barat: AMIN dan Warga Giriasih Soroti Lemahnya Penegakan Aturan Ketenagakerjaan di Tengah Geliat Industri

Kritik Pedas Gen Z Bandung Barat: AMIN dan Warga Giriasih Soroti Lemahnya Penegakan Aturan Ketenagakerjaan di Tengah Geliat Industri

Amin Bandung Barat Warga Giriasih Kritik Ketenagakerjaan Kbb
Gambar Ilustrasi AI

FWPJABAR.COM, BANDUNG BARAT – Asap cerobong pabrik terus mengepul di langit kawasan yang telah lama dihuni warga secara turun-temurun. Suara mesin industri berdengung tanpa henti siang maupun malam, seolah menjadi pemandangan utama Kabupaten Bandung Barat (KBB), termasuk di sekitar wilayah Desa Giriasih. Namun, di balik kokohnya bangunan pabrik dan pesatnya arus modal, muncul kenyataan pahit: banyak anak muda asal daerah setempat, khususnya warga Giriasih, justru kesulitan mendapat pekerjaan dan terpaksa menyandang status menganggur di tanah kelahirannya sendiri.

Sorotan tajam tersebut disuarakan oleh Mutaqin, Selasa, 17 November 2026, tokoh muda perwakilan RW dari generasi Z sekaligus warga Giriasih yang juga menjabat Koordinator Aliansi Masyarakat untuk Integritas dan Keadilan (AMIN) Bandung Barat. Bersama elemen warga Giriasih lainnya, ia mengekspresikan kekecewaan mendalam atas lambannya penegakan regulasi ketenagakerjaan di wilayahnya, sekaligus melontarkan kritik terbuka kepada jajaran pemerintah daerah maupun pihak perusahaan agar bertindak lebih tegas.

Perkuat Sinergi dan Kebugaran, Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung Gelar Turnamen Basket ASN se-Jawa Barat

Ironi di Kawasan Industri: Ke Mana Arah Keberpihakan bagi Warga Lokal?

Merujuk pada catatan Badan Pusat Statistik (BPS), angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat masih berada pada level yang patut diwaspadai, dengan Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu penyumbang persoalan pengangguran struktural. Kondisi ini terasa kontras mengingat KBB, terutama di sekitar koridor industri Giriasih dan sekitarnya, merupakan salah satu sentra industri besar.

Realitas di lapangan dinilai belum sejalan dengan harapan warga Giriasih. Sejumlah fasilitas industri yang berdiri megah tepat di lingkungan mereka kerap terkesan kurang terbuka dalam membuka akses kerja bagi penduduk setempat. Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar bagi para pengambil kebijakan: sejauh mana payung hukum perlindungan tenaga kerja lokal benar-benar ditegakkan di KBB?

Genjot Ekonomi Kreatif, Pemkot Bandung Siapkan 130 Agenda dalam Calendar of Events 2027

  1. Pelaksanaan Pasal 33 Perda KBB No. 8 Tahun 2019 dan Perpres No. 57 Tahun 2023Pasal 33 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan mengamanatkan agar pelaku usaha melaporkan ketersediaan lowongan kerja serta mengutamakan perekrutan tenaga kerja lokal. Ketentuan ini turut diperkuat oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan yang menekankan keterbukaan informasi rekrutmen. Pada praktiknya, sejumlah perusahaan dinilai belum sepenuhnya transparan dalam mempublikasikan lowongan dan belum optimal mengutamakan warga sekitar, termasuk pemuda Giriasih. Kondisi tersebut memicu desakan agar fungsi pengawasan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) KBB diperketat serta sanksi bagi pelanggar aturan diterapkan secara konsisten.
  2. Tinjauan atas Pelaksanaan Walk-In InterviewSkema rekrutmen terbuka atau walk-in interview yang digelar selama ini dinilai belum memberikan dampak signifikan dalam menekan angka pengangguran di lingkungan sekitar pabrik. Pelaksanaannya kerap dianggap terlalu seremonial dan belum menyentuh persoalan pokok ketenagakerjaan. Di sisi lain, para pencari kerja lokal dari Giriasih maupun wilayah KBB lainnya masih menghadapi kendala akses informasi serta alur seleksi yang dinilai belum sepenuhnya terbuka, sehingga membuat sebagian pemuda merasa tersingkir di daerahnya sendiri.

Tuntutan AMIN Bandung Barat dan Warga Giriasih

Menyuarakan aspirasi para pemuda, warga Giriasih, serta para pencari kerja yang merasa terpinggirkan, Aliansi Masyarakat untuk Integritas dan Keadilan (AMIN) Bandung Barat menyampaikan sejumlah tuntutan utama:

  1. Keterbukaan Data Ketenagakerjaan: Mendorong Disnaker KBB untuk mempublikasikan data penyerapan tenaga kerja lokal, termasuk serapan warga sekitar seperti di Giriasih, pada tiap perusahaan yang beroperasi di kawasan industri KBB secara terbuka.
  2. Penegakan Sanksi Tegas: Menuntut penerapan sanksi—mulai dari sanksi administratif hingga peninjauan izin—terhadap perusahaan yang mengabaikan kewajiban prioritas tenaga kerja lokal sesuai Pasal 33 Perda KBB No. 8/2019 dan Perpres No. 57/2023.
  3. Pembenahan Mekanisme Penempatan Kerja: Mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pola rekrutmen dan bursa kerja agar lebih terukur serta memberi manfaat nyata bagi warga lokal, bukan sekadar agenda rutinitas administratif.

“Di rumah kami berdiri pabrik, tetapi banyak anak muda Giriasih dan sekitarnya justru belum terserap kerja,” ujar Mutaqin.

Ia menegaskan bahwa jika ketimpangan ini tidak segera direspons dengan langkah nyata oleh pemerintah daerah dan pelaku usaha, gelombang protes serta aksi turun ke jalan dari kalangan pemuda, warga Giriasih, dan masyarakat Bandung Barat dikhawatirkan akan semakin membesar.***

162 Kompos Pit Siap Beroperasi di Arcamanik, Pengolahan Sampah Organik Difokuskan di Tiap RW

Peringatan 45 Tahun YJI di Lanud Sulaiman Sedot Antusiasme 10 Ribu Warga Jawa Barat

Komentar

Tinggalkan Balasan

Dance Motion 2026

Berita Populer Bulan Ini

Pilihan Editor

×
×