FWPJABAR.COM, BANDUNG – Langkah konkret dalam membenahi karut-marut lalu lintas di kawasan metropolitan Bandung Raya akhirnya resmi bergulir. Ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama (groundbreaking) Indonesia Mass Transit Project (Mastran), pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya kini memasuki babak baru. Proyek strategis nasional ini diproyeksikan menjadi pilar utama pergerakan warga sekaligus menghadirkan sistem angkutan umum yang modern, terintegrasi, dan ramah lingkungan.
Peresmian megaproyek ini dikukuhkan melalui penandatanganan kesepakatan kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO) untuk sektor angkutan massal di area Cekungan Bandung. Agenda strategis tersebut dilaksanakan di Terminal Leuwipanjang pada Rabu, 22 Juli 2026.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berada di baris depan untuk mendukung penuh jalannya proyek ini. Menurut Farhan, integrasi moda transportasi massal merupakan momentum emas untuk merangsang pertumbuhan investasi sekaligus merevitalisasi tata ruang kota.
Salah satu langkah taktis yang tengah digodok adalah penyediaan fasilitas gedung parkir khusus di sepanjang jalur perlintasan BRT. Kebijakan ini diambil lantaran area koridor utama BRT nantinya harus steril dari kendaraan yang parkir di bahu jalan maupun aktivitas pedagang kaki lima (PKL).
“Sepanjang rute BRT wajib bebas dari parkir tepi jalan dan PKL. Oleh sebab itu, kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi para investor untuk membangun gedung parkir terpadu demi menyukseskan penataan kawasan ini,” ujar Farhan.
Ia memaparkan bahwa komitmen Pemkot Bandung terhadap skema pembiayaan PSO telah berjalan konsisten sejak perencanaan awal pada tahun 2024. Sebagai wilayah penerima manfaat terbesar dari jaringan BRT, Kota Bandung juga mengucurkan kontribusi finansial paling dominan.
Farhan berharap nominal tarif yang dibebankan kepada penumpang nantinya tetap ekonomis, sehingga mampu menstimulus kesadaran masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
“Saat ini kami sedang memperjuangkan agar harga tiketnya berada di kisaran Rp7.000, sehingga daya tarik masyarakat untuk memanfaatkan angkutan massal ini semakin tinggi,” tambahnya.
Angkot Bertransformasi Jadi Feeder Listrik dan Penataan Arus Jalan
Terkait nasib angkutan kota (angkot) konvensional, Farhan memastikan armadanya tidak akan dihapus. Peran angkot akan dialihkan menjadi angkutan pengumpan (feeder) berbasis kendaraan listrik yang terhubung langsung menuju koridor utama BRT. Saat ini, Pemkot Bandung bersama instansi terkait sedang merancang skema bisnis baru sekaligus melakukan simulasi rekayasa lalu lintas di sejumlah jalan protokol.
“Armada angkot lama tidak disingkirkan, melainkan dialihfungsikan menjadi layanan pengumpan (feeder) untuk menyokong jalur utama BRT,” jelas Farhan.
Di lokasi yang sama, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, mengamini bahwa wilayah metropolitan Bandung Raya memiliki ritme pergerakan penduduk dan aktivitas ekonomi yang sangat tinggi. Kendati demikian, tingginya ketergantungan pada kendaraan pribadi selama ini memicu kemacetan parah yang berujung pada penurunan produktivitas warga, pembengkakan biaya perjalanan, hingga penurunan kualitas udara.
Menhub menilai kehadiran BRT merupakan langkah jitu untuk menyuguhkan fasilitas berkendara yang aman, nyaman, tepat waktu, murah, serta terkoneksi dengan berbagai moda transportasi lainnya.
“BRT akan menjadi urat nadi angkutan massal yang terintegrasi secara utuh dengan jaringan kereta api, armada pengumpan (feeder), dan moda transportasi pendukung lainnya. Hal ini akan membuat mobilitas warga menjadi jauh lebih ringkas dan efisien dari titik awal hingga lokasi tujuan,” papar Dudy.
Penandatanganan kerja sama PSO bersama pemerintah daerah ini sekaligus menjadi jaminan agar operasional angkutan massal dapat berlanjut dalam jangka panjang dengan harga tiket yang tetap bersahabat bagi kantong masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa dimulainya pembangunan BRT ini menjadi tonggak sejarah baru bagi peradaban transportasi publik di Bandung Raya. Selaras dengan kebijakan pemkot, angkot konvensional akan didorong bermigrasi menjadi armada listrik agar tetap terintegrasi dalam sistem besar ini.
Ia juga memotivasi para pengemudi angkot agar mampu naik kelas menjadi pemilik kendaraan listrik melalui mekanisme pembiayaan yang meringankan, sehingga stabilitas ekonomi mereka tetap terjaga dengan baik.
“Esensi dari transportasi modern bukan sekadar mengganti jenis kendaraannya, melainkan tentang membangun budaya baru masyarakat dalam bertransportasi serta meningkatkan kualitas fasilitas pendukung kota, mulai dari kenyamanan trotoar, sistem penerangan jalan, hingga jaminan keamanan publik,” pungkas Dedi.***
Komentar