FWPJABAR.COM, BANDUNG — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Jawa Barat menggelar agenda Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026. Mengusung sorotan utama “Kanwil DJKN Jawa Barat Melayani Lebih Baik”, kegiatan ini dilangsungkan di Auditorium Gedung Keuangan Negara (GKN) Bandung pada Kamis, 20 Agustus 2026.
Penyelenggaraan forum ini merefleksikan komitmen institusional Kanwil DJKN Jabar dalam mendongkrak mutu pelayanan publik, sekaligus menyediakan ruang partisipatif yang inklusif bagi masyarakat serta para stakeholder terkait. Pelaksanaan FKP ini juga berlandaskan pada regulasi wajib mengenai standar pelayanan di lingkup Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Dihadiri Lintas Sektor dan Pakar
Acara strategis ini mempertemukan berbagai elemen yang bersentuhan langsung dengan sektor layanan DJKN. Hadir di antaranya para pengguna layanan, perwakilan mitra kerja, organisasi profesi, unsur masyarakat, insan media massa, hingga jajaran pimpinan Kemenkeu Satu Jawa Barat.
Tak ketinggalan, perwakilan dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat serta akademisi terkemuka dari Universitas Padjadjaran (Unpad) turut hadir sebagai narasumber panelis dan unsur praktisi independen.
Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat, Dudung Rudi Hendratna, dalam sambutannya menekankan bahwa FKP berfungsi sebagai wadah penyerapan aspirasi, kritik konstruktif, serta masukan dari publik demi penyempurnaan kualitas birokrasi layanan.
“Tujuan dari forum ini adalah untuk menjembatani pemahaman antara pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya. Melalui diskusi yang terbuka dan konstruktif, kami ingin mencapai kesepahaman bersama tentang langkah-langkah yang harus kami lakukan untuk meningkatkan kualitas layanan,” ungkap Dudung.
Bedah Empat Layanan Utama dan Sesi Evaluasi
Dalam agenda tersebut, Kanwil DJKN Jabar secara mendalam mengupas empat pilar layanan inti yang mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 60/KN/2023. Keempat layanan tersebut meliputi:
- Pengelolaan Kekayaan Negara
- Pengurusan Piutang Negara
- Penilaian
- Pelayanan Lelang
Paparan komprehensif disampaikan langsung oleh masing-masing kepala bidang teknis. Sesi ini kemudian dilanjutkan dengan kajian kritis serta review dari pihak Ombudsman Jabar dan akademisi Unpad, yang disusul dengan sesi dialog interaktif bersama peserta.
Komitmen Anti-Gratifikasi dan Penguatan Integritas
Selain membahas aspek teknis operasional pelayanan, FKP 2026 ini juga dimanfaatkan sebagai momentum untuk meneguhkan budaya kerja yang bersih dari korupsi. Dudung Rudi Hendratna secara tegas mengajak masyarakat serta pengguna layanan untuk bersama-sama memerangi praktik gratifikasi.
Ia menegaskan bahwa seluruh insan aparatur di lingkungan Kementerian Keuangan diwajibkan menjunjung tinggi integritas serta menolak segala bentuk pemberian yang tidak sesuai ketentuan. Sebaliknya, partisipasi aktif publik turut diharapkan dengan tidak memberikan imbalan apa pun atas layanan yang telah diterima.
Guna menjamin transparansi serta perlindungan bagi pengadu, pihak Kanwil DJKN Jabar turut menyosialisasikan penggunaan kanal pelaporan pengaduan resmi melalui WISE Kemenkeu. Masyarakat dijamin kerahasiaannya apabila menemukan adanya indikasi penyimpangan maupun permintaan pungutan liar dalam proses layanan.
Rangkaian acara Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 ini akhirnya ditutup secara resmi melalui proses penandatanganan Berita Acara FKP antara pihak Kanwil DJKN Jawa Barat dan perwakilan peserta. Langkah ini menjadi simbol kuat sinergi berkelanjutan menuju pelayanan publik yang ramah, efisien, akuntabel, dan berintegritas tinggi di Jawa Barat.***
Komentar