FWPJABAR.COM, BANDUNG – Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil riset terbaru yang menyoroti kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi. Temuan krusial dari survei ini mengungkap bahwa tingkat pemahaman (awareness) masyarakat terhadap tiga program pendidikan andalan Pemprov Jabar masih sangat minim, yakni secara umum berada di bawah angka 42 persen.
Temuan tersebut dipaparkan langsung oleh Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, M.A., Ph.D., dalam agenda bertajuk “Evaluasi Publik terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat” yang berlangsung di éL Hotel Bandung, Jalan Merdeka, Kamis (23/7/2026).
Riset tatap muka ini menakar respons publik terhadap tiga program strategis di bidang pendidikan, yaitu Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027, Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK), dan Sekolah Maung (Manusia Unggul).
Rapor Pengenalan Program: Masih di Bawah 42 Persen
Data LSI menunjukkan adanya tantangan besar bagi Pemprov Jabar dalam sektor diseminasi informasi. Mayoritas masyarakat Jawa Barat rupanya belum familier dengan program-program pendidikan yang sedang digulirkan, dengan persentase tertinggi pengenalan hanya menyentuh 42,9 persen pada program penerimaan siswa baru, sementara program lainnya merosot di angka 30-an persen.
Berikut adalah rincian tingkat pengenalan publik vs tingkat dukungan masyarakat:
| Nama Program Pendidikan | Tingkat Pengenalan Publik | Tingkat Dukungan (Dari yang Tahu) |
| SPMB 2026/2027 | 42,9% (57,1% belum tahu) | 71,3% Setuju (28,4% tidak setuju) |
| Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) | 34,9% (65,1% belum tahu) | 90,6% Setuju (8,5% tidak setuju) |
| Sekolah Maung (Manusia Unggul) | 31,7% (68,3% belum tahu) | 85,7% Setuju (11,7% tidak setuju) |
“Tantangan mendasar bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini bukan pada substansi atau penolakan program, karena mayoritas warga yang tahu justru sangat mendukung. Masalah utamanya ada pada pemerataan sosialisasi agar program ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” jelas Djayadi Hanan.
Kesenjangan Informasi antara Kota dan Desa
LSI juga memetakan adanya ketimpangan informasi yang dipengaruhi oleh faktor demografi dan geografis. Masyarakat yang tinggal di area perkotaan, kelompok usia produktif, serta mereka yang menempuh pendidikan tinggi memiliki tingkat pemahaman program yang jauh lebih baik.
Sebaliknya, tingkat awareness terendah ditemukan pada masyarakat di wilayah pedesaan serta kelompok dengan latar belakang pendidikan rendah.
Meski demikian, LSI mencatat pola dukungan tetap konsisten. Terlepas dari latar belakang jenis kelamin, status ekonomi, pekerjaan, maupun wilayah tinggal, warga yang sudah memahami program-program ini sepakat memberikan penilaian positif terhadap implementasinya di lapangan.
Tanggapan Akademisi
Selain pemaparan data oleh LSI, kegiatan yang dipandu oleh peneliti Yoes C. Kenawas ini juga menghadirkan perspektif kritis dari akademisi Universitas Padjadjaran (Unpad).
Dua pakar yang hadir memberikan ulasan dan analisis komparatif terhadap hasil survei pemprov ini adalah:
- Dr. Antik Bintari, S.IP., M.T. (Dosen Ilmu Pemerintahan Unpad)
- M. Fazrulzaman Azmi, S.IP., M.IP. (Dosen Ilmu Politik Unpad)
Secara umum, hasil survei ini menjadi sinyal kuat bagi Pemprov Jabar untuk segera merombak strategi komunikasi publiknya, terutama dalam memanfaatkan kanal-kanal media yang mampu menyentuh masyarakat di pelosok pedesaan.***
Komentar