FWPJABAR.COM, BANDUNG – Nilai-nilai Pancasila wajib diposisikan sebagai tolok ukur utama dalam setiap perumusan regulasi maupun arah kebijakan pembangunan nasional. Sinkronisasi antarperaturan perundang-undangan tidak boleh sekadar bersifat administratif di atas kertas, melainkan harus menjamin bahwa setiap keputusan pemerintah selaras dengan filosofi dasar bernegara.
Pesan krusial tersebut mengemuka dalam Simposium Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Sinkronisasi Regulasi, yang mengangkat refleksi 66 Tahun Sidang Umum Pertama MPRS serta Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Acara ini diselenggarakan di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (10/11).
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, menekankan bahwa momentum historis Sidang Umum Pertama Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) sangat krusial untuk mengevaluasi haluan pembangunan Indonesia. Gagasan para pendiri bangsa perihal pembangunan mesti ditinjau kembali agar relevan dengan dinamika serta tantangan zaman saat ini.
“Pancasila harus menjadi fondasi sekaligus filter dalam setiap kebijakan pembangunan. Penyelarasan regulasi krusial agar tidak ada aturan negara yang melenceng dari nilai luhur Pancasila dan cita-cita proklamasi,” ungkap Yudian.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa pembangunan nasional tidak boleh dibatasi hanya pada pencapaian fisik semata. Aspek pembangunan manusia—seperti pembentukan karakter, soliditas persatuan, hingga perwujudan keadilan sosial—memegang peran yang tak kalah penting. Oleh sebab itu, pembinaan ideologi Pancasila perlu diintegrasikan secara utuh sejak tahap perencanaan, perumusan, hingga implementasi kebijakan publik.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menegaskan kesiapan jajarannya untuk mentransformasikan nilai-nilai Pancasila menjadi indikator yang terukur di tingkat daerah. Menurutnya, Pancasila tidak boleh berhenti sebagai jargon normatif, melainkan harus mewujud ke dalam program kerja nyata yang dapat dievaluasi secara transparan.
“Jawa Barat siap menjadi pelopor dalam penerapan nilai-nilai Pancasila secara terukur. Prinsip dasar negara ini harus hadir langsung dalam pelayanan masyarakat sehingga progresnya dapat dirasakan secara konkret,” tutur Erwan.
Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR RI sekaligus Duta Arsip Nasional RI, Rieke Diah Pitaloka, mengingatkan bahwa tanggal 10 November menyimpan makna ganda yang mendalam. Selain memperingati Hari Pahlawan dan pertempuran Surabaya 1945, tanggal tersebut juga menjadi tonggak sejarah dimulainya Sidang Umum Pertama MPRS (10 November – 7 Desember 1960) yang merumuskan peta jalan pembangunan Indonesia.
Rieke mengisahkan bagaimana ratusan anggota MPRS bersama ratusan pakar di masa lampau bergotong royong merancang cetak biru masa depan bangsa, bahkan ketika mereka sendiri belum tentu dapat menikmati hasilnya.
“Arsip bukan sekadar alat bernostalgia. Dokumen sejarah adalah memori kolektif agar bangsa ini bisa maju tanpa harus jatuh pada kesalahan masa lalu,” tegas Rieke.
Ia menambahkan, kemerdekaan sejati bukan sekadar bebas secara teritorial, melainkan kemampuan bangsa untuk mandiri dalam merumuskan arah pembangunan, menguasai kekayaan alam, memajukan ilmu pengetahuan, serta menciptakan kesejahteraan yang merata. Merujuk pada pemikiran para bapak bangsa—seperti Bung Hatta, Mohammad Natsir, Sumitro Djojohadikusumo, hingga Deklarasi Djuanda—Rieke merumuskan tujuh pilar pembangunan konstitusional yang tetap kontekstual dengan kondisi Indonesia kekinian. Ketujuh pilar tersebut mencakup pertahanan semesta, desentralisasi berlandaskan NKRI, demokrasi ekonomi Pancasila, politik luar negeri bebas aktif, kebijakan berbasis data, pembangunan desa, serta industrialisasi yang bertumpu pada kebudayaan dan sumber daya nasional.
Rieke juga menyoroti spirit Konferensi Asia Afrika 1955 di Gedung Merdeka, di mana semangat kesetaraan dan penolakan terhadap kolonialisme masih sangat relevan untuk merajut kerja sama global di era modern.
Dari sudut pandang kearsipan, Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Rini Agustiani, menerangkan bahwa arsip memiliki fungsi strategis sebagai bukti otentik sekaligus rekam jejak peradaban bangsa. Saat ini, ANRI mengelola puluhan kilometer arsip kertas, jutaan foto, hingga terabyte data elektronik yang mencakup dokumen ketatanegaraan penting, termasuk ketetapan MPRS tahun 1966.
Penyelamatan dokumen bersejarah ini, imbuh Rini, menuntut partisipasi aktif dari berbagai lembaga agar memori kolektif bangsa tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan oleh generasi penerus untuk kepentingan riset serta pendidikan.
Simposium di Gedung Merdeka ini berhasil merajut berbagai sudut pandang—mulai dari ideologi, sejarah, kearsipan, hingga tata kelola pemerintahan—untuk kembali menghidupkan visi para pendiri bangsa. Refleksi 66 tahun MPRS ini diharapkan mampu memperkokoh implementasi Pancasila agar senantiasa menjadi ruh dalam setiap kebijakan negara demi kemakmuran rakyat Indonesia.***
Komentar