FWPJABAR.COM, BANDUNG — Rentetan insiden mati lampu di sejumlah kawasan Kota Kembang dipastikan tidak menghentikan roda pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Kendati demikian, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dilaporkan mulai menghadapi kendala operasional yang serius.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan bahwa seluruh pusat pelayanan administratif milik pemerintah daerah masih beroperasi normal. Hal ini berkat kesiapan infrastruktur internal yang ditopang oleh perangkat penyedia daya cadangan (power backup) yang andal.
“Hingga detik ini, aktivitas birokrasi dan pelayanan warga berjalan tanpa hambatan. Kami terbantu oleh sistem cadangan listrik yang sangat memadai, ditambah pengelolaan energi di kantor-kantor pemerintahan kini jauh lebih efisien,” ungkap Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (22/6/2026).
Sektor Usaha Kecil Paling Rentan Kerugian
Meskipun layanan birokrasi aman, Farhan menaruh atensi sekaligus kekhawatiran besar terhadap nasib para pegiat ekonomi akar rumput. Tersendatnya pasokan listrik dari hulu berisiko memicu penurunan pendapatan operasional hingga kerugian fatal bagi bisnis skala kecil.
Salah satu contoh konkret yang ia terima adalah keluhan dari komunitas pembudidaya dan pedagang komoditas ikan hias. Akibat aliran listrik padam, sistem sirkulasi air dan oksigen terhenti hingga menyebabkan kematian massal pada biota air tersebut.
“Kami mendapati laporan adanya pebisnis ikan hias yang merugi cukup besar karena dagangannya mati saat pemadaman berlangsung. Padahal, segmen pasar ini punya nilai perputaran uang yang terhitung tinggi,” jelasnya.
Selain usaha akuatik, Farhan mengidentifikasi beberapa bidang jasa kelistrikan lain yang rawan lumpuh saat mati lampu, seperti bengkel otomotif dan industri bubut logam rumahan yang sepenuhnya mengandalkan mesin bertenaga setrum.
Desak PLN dan Siapkan Pendataan Dampak
Merespons fenomena ini, orang nomor satu di Kota Bandung tersebut mendesak manajemen PT PLN (Persero) untuk bergerak cepat memulihkan sekaligus memperkuat keandalan jaringan guna meminimalkan pemadaman susulan. Pemkot Bandung menyatakan kesiapannya untuk bersinergi di lapangan jika PLN memerlukan dukungan penyediaan infrastruktur pendukung.
Di samping mendesak operator listrik, Farhan turut menyelipkan imbauan agar para pelaku usaha secara mandiri mulai memikirkan mitigasi risiko, salah satunya dengan berinvestasi pada genset atau alat penyimpan daya darurat.
Guna mengukur magnitudo dampak ekonomi akibat pemadaman ini, Pemkot Bandung berencana melakukan pelacakan data di lapangan.
“Secara administratif, laporan nominal kerugian konkret memang belum masuk ke meja saya. Oleh karena itu, kami akan segera berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mengompilasi data riil terdampak,” tutup Farhan sembari menegaskan kembali bahwa urusan pelayanan publik di lingkup Pemkot tetap nihil kendala.***
Komentar