FWPJABAR.COM, KABUPATEN BANDUNG, – Pemerintah Kabupaten Bandung mencatatkan prestasi gemilang dalam tata kelola pemerintahan. Berdasarkan data Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat yang dirilis Kamis (26/2/2026), Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Bandung tahun 2025 melonjak ke angka 91,43 dengan predikat A-.
Capaian ini menunjukkan kenaikan signifikan sebesar 4,06 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 87,37. Dengan hasil tersebut, Kabupaten Bandung kini menduduki peringkat ketiga terbaik kategori kabupaten se-Jawa Barat, tepat di bawah Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bogor.
Sinergi IRB dan IPM yang Terus Menanjak
Prestasi di sektor birokrasi ini berjalan selaras dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung tahun 2025 tercatat mencapai 75,58, atau mengalami pertumbuhan sebesar 1,33 persen.
Daftar Program Unggulan Pemkab Bandung Menuju Indonesia Emas 2045
Bupati Bandung, Dadang Supriatna (Kang DS), menegaskan bahwa kenaikan dua indikator utama ini merupakan bukti bahwa transformasi pemerintahan di wilayahnya sudah berada di jalur yang benar (on the right track).
“Reformasi birokrasi di Kabupaten Bandung bukan sekadar urusan administratif di atas kertas, melainkan harus berdampak nyata pada percepatan pembangunan dan kesejahteraan warga,” ujar Kang DS dalam keterangannya, Kamis (26/2/2026).
Komponen Penopang Kualitas Hidup
Tren positif IPM Kabupaten Bandung selama lima tahun terakhir didorong oleh empat komponen fundamental, yakni:
- Umur Harapan Hidup: Mencapai 75,70 tahun.
- Harapan Lama Sekolah: Berada di angka 12,99 tahun.
- Rata-rata Lama Sekolah: 9,40 tahun.
- Pengeluaran Per Kapita: Rp11.619.000 per tahun (disesuaikan).
Rilis Statistik Terbaru BPS Kabupaten Bandung
Target Birokrasi Adaptif dan Digital
Kang DS mengapresiasi kerja kolektif seluruh perangkat daerah, namun ia mengingatkan agar jajarannya tidak cepat berpuas diri. Fokus ke depan adalah memperkuat akuntabilitas kinerja melalui penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Kita mengejar birokrasi yang adaptif, responsif, dan berorientasi hasil. Kuncinya adalah digitalisasi agar pelayanan publik semakin cepat dan transparan. Kita ingin tren positif ini terjaga demi mewujudkan visi Kabupaten Bandung yang makin Bedas,” pungkasnya.***
Komentar